Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih 51 persen saham Bank Central Asia (BCA). Langkah ini dinilai krusial untuk menyelamatkan uang negara yang terkait dengan mega skandal BLBI. PKB menyatakan dukungan penuh terhadap usulan tersebut.
Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP PKB, Ahmad Iman Syukri, menegaskan dukungan partainya. Menurutnya, pengambilalihan saham BCA harus segera dilakukan untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar. “PKB mendukung penuh usulan agar Presiden Prabowo mengambil alih 51 persen saham BCA. Pengambil alihan saham BCA harus dengan segera dilakukan untuk menyelamatkan uang negara terkait megaskandal BLBI. Jangan sampai bangsa ini terus menerus dipermainkan,” tegas Syukri pada Jumat (16/8).
Syukri berpendapat bahwa proses pengambilalihan tidak membutuhkan dana tambahan. Pemerintah, menurutnya, sudah memiliki hak atas 51 persen saham BCA berkat suntikan dana BLBI. Ia menilai adanya dugaan rekayasa yang menyebabkan saham tersebut jatuh ke tangan Djarum Group. “Pemerintah sudah menyuntikan dana ke BCA melalui BLBI. Karena adanya rekayasa, akhirnya 51 persen menjadi milik Djarum Grup. Saham yang sejatinya milik pemerintah ini yang harus diambil. Pemerintah yang punya dana malah tidak punya saham, lucu,” tambahnya.
Anggota Komisi XIII DPR RI ini menekankan pentingnya pengungkapan dugaan rekayasa tersebut. Hal ini terkait langsung dengan keuangan negara dan membutuhkan solusi inovatif. “Jika Presiden Prabowo mau menuntaskan masalah ini, persoalan keuangan negara yang sedang seret bisa teratasi. Memang perlu ide yang out of the box. Saya kira ide seperti ini sudah dimiliki Presiden Prabowo,” jelas Syukri.
Lebih lanjut, Syukri mengingatkan bahwa dana BLBI yang disuntikkan ke BCA berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai peruntukannya. Kegagalan dalam menegakkan hukum terkait skandal BLBI-BCA dapat merusak kepercayaan publik. “Jika penegakan hukum atas dugaan skandal BLBI-BCA ini jalan di tempat, bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini. Padahal, Presiden Prabowo menyatakan komitmen untuk memerangi segala bentuk korupsi,” tutupnya.
Sebelumnya, Ekonom Universitas Gadah Mada (UGM), Sasmito Hadinegoro, juga telah menyuarakan hal serupa. Ia mendesak Presiden Prabowo untuk menyelesaikan kasus BLBI, termasuk mengambil alih saham BCA. “Angin kencang beberapa kali telah kita tiupkan untuk mengusut kembali kasus BLBI-BCA. Pemerintah punya hak untuk mengambil kembali 51 persen saham BCA, tanpa harus bayar,” kata Sasmito.
Perlu diketahui, kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) merupakan salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia. Skandal ini melibatkan pemberian bantuan likuiditas kepada sejumlah bank yang kemudian dinyatakan gagal bayar. Banyak pihak mempertanyakan transparansi dan proses penyaluran dana BLBI, termasuk dugaan penyimpangan yang merugikan negara. Kasus ini telah berlangsung bertahun-tahun dan hingga kini masih menjadi perdebatan publik. Pengambilalihan saham BCA oleh pemerintah, jika terbukti sah secara hukum dan didukung bukti yang cukup, dapat menjadi langkah penting dalam upaya pemulihan aset negara dan penegakan hukum. Namun, proses ini tentunya harus dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel, serta melalui jalur hukum yang benar.
Selain itu, perlu dikaji lebih dalam mengenai aspek legal dan teknis dari rencana pengambilalihan saham BCA. Apakah pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat dan mekanisme yang tepat untuk melakukan pengambilalihan tersebut? Bagaimana reaksi pasar dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab secara komprehensif sebelum langkah tersebut diambil. Proses tersebut membutuhkan kajian hukum yang mendalam dan pertimbangan ekonomi makro yang matang.
