Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pemikiran Politik Islam (PPI) Fakultas Ushuluddin dan Adab (FUAD) UIN Datokarama Palu sukses menyelenggarakan PPI Lawyers Club pada Sabtu malam, 21 Juni 2025. Acara yang bertajuk “Demokrasi di Persimpangan Jalan: Menguat atau Melemah?” ini berlangsung di Pijakan Lalove Cafe, Kelurahan Nunu, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi dan mengkritisi kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Banyak kalangan menilai demokrasi Indonesia tengah menghadapi tantangan serius dan berada pada titik kritis. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk masa depan demokrasi di Indonesia.
Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Jurusan PPI, Muhammad Taufik. Hadir pula mahasiswa, aktivis, akademisi, dan masyarakat umum yang antusias mengikuti kegiatan ini. Kehadiran peserta dari berbagai latar belakang menunjukan tingginya minat publik terhadap isu demokrasi.
Ketua panitia, Sahir Cipongono, menjelaskan bahwa tema acara ini muncul dari keprihatinan mahasiswa PPI terhadap melemahnya demokrasi di Indonesia. Ia menyoroti sejumlah faktor yang menjadi penyebabnya, seperti perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) dan praktik politik yang dinilai jauh dari aspirasi rakyat.
“Tujuan kami mengangkat tema ini karena melihat demokrasi di Indonesia kian melemah. Mulai dari perubahan UUD hingga praktik politik yang semena-mena tanpa mendengar aspirasi masyarakat,” ujar Sahir Cipongono menjelaskan alasan pemilihan tema diskusi.
Para Narasumber dan Perspektif yang Beragam
Untuk mendalami isu tersebut, panitia menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan dengan perspektif yang beragam. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan diskusi yang dinamis dan komprehensif. Para narasumber terdiri dari berbagai latar belakang, baik akademisi, praktisi politik, maupun aktivis.
Narasumber yang hadir antara lain Nasrun (Ketua Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu Sulawesi Tengah), Mahfud Masuara (Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan Ketua DPW Partai Perindo Sulteng), Dr. Sahran Raden (akademisi UIN Datokarama Palu), Agung Sumandjaya (Ketua Aliansi Jurnalis Independen – AJI Kota Palu), dan Muhammad Sadig (akademisi dan aktivis).
Keberagaman latar belakang narasumber ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap isu demokrasi. Dengan demikian, diskusi diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kritik Terhadap Praktik Pemerintahan
Sahir Cipongono juga menyampaikan kritik tajam terhadap praktik pemerintahan yang dinilai semakin menjauh dari nilai-nilai demokrasi. Ia menyoroti kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan penting, termasuk perubahan UUD.
Berikut pernyataan Sahir Cipongono yang menggambarkan kekhawatirannya terhadap kondisi demokrasi Indonesia: “Kalau kita terus menunggu, sampai kapan pemerintah membodohi kita? Mereka mengubah UUD tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat. Jadi, sekaranglah waktu yang tepat untuk menyuarakan pendapat melalui forum ini.”
Pernyataan tersebut menunjukkan keprihatinan mendalam terhadap proses pengambilan keputusan yang kurang transparan dan partisipatif. Hal ini menunjukkan pentingnya peran mahasiswa dan masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Harapan untuk Masa Depan Demokrasi Indonesia
Meskipun menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam menghubungi narasumber, acara PPI Lawyers Club berlangsung lancar hingga malam puncak. Sahir berharap acara ini tidak hanya menjadi ruang diskusi semata, tetapi juga mampu menjadi pemantik kesadaran kritis terhadap arah demokrasi Indonesia.
“Harapan saya, semoga para tamu yang hadir bisa memahami bagaimana eksistensi demokrasi hari ini dan mendapatkan pembelajaran dari diskusi ini,” tutup Sahir Cipongono, menyampaikan harapannya agar diskusi ini berdampak positif bagi peserta.
Secara keseluruhan, PPI Lawyers Club merupakan inisiatif positif dari HMJ PPI UIN Datokarama Palu dalam upaya mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam mencermati dan memberikan sumbangsih bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Kegiatan ini menjadi contoh konkret bagaimana mahasiswa dapat berperan aktif dalam mengawal dan memperjuangkan demokrasi yang lebih baik.
