PASANG IKLAN ANDA DISINI 081241591996

Puncak Haji Tiba, DPR Tekankan Pelayanan Prima bagi Jamaah

Puncak ibadah haji 1446 H/2025 M telah dimulai pada 5 Juni 2025, menandai dimulainya rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina bagi ratusan ribu jamaah haji Indonesia. Momen ini merupakan puncak dari perjalanan spiritual para jamaah dan penuh dengan kesakralan bagi umat Islam.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya kesiapan dan kewaspadaan petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) dalam menghadapi puncak ibadah haji ini. Ia juga menghimbau pemerintah untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran ibadah para jamaah di Tanah Suci. Perhatian khusus perlu diberikan kepada jamaah lansia yang membutuhkan perawatan ekstra.

Prioritas Utama: Kesehatan dan Keselamatan Jamaah

Puan Maharani secara khusus menyoroti pentingnya mitigasi kesehatan jamaah. Pemetaan jamaah rentan, terutama lansia, mereka dengan komorbid, dan yang mengalami penurunan kondisi fisik, menjadi sangat krusial. Hal ini bertujuan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan seperti kelelahan, dehidrasi, dan heatstroke, yang sering terjadi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Baca Juga :  Basarnas Dorong Pendidikan SAR Masuk Kurikulum Sekolah: Kerja Sama BMKG dan BNPB

Tim kesehatan PPIH harus proaktif dalam mengidentifikasi dan memberikan penanganan medis yang tepat bagi jamaah yang membutuhkan. Kesiapan layanan kesehatan yang memadai, termasuk ketersediaan tenaga medis dan obat-obatan, mutlak diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan jamaah haji Indonesia.

Baca Juga :  PKS Hormati Prerogatif Presiden Terkait Isu Kabinet Reshuffle Terbaru

Pencegahan Proaktif: Strategi Mitigasi Risiko

Untuk mencegah risiko kesehatan, edukasi kepada jamaah tentang pentingnya menjaga kesehatan pribadi sangatlah penting. Jamaah perlu diingatkan untuk tidak memaksakan diri jika merasa kurang sehat dan selalu mematuhi arahan dari petugas kesehatan dan pembimbing ibadah. Konsumsi air yang cukup dan istirahat yang teratur juga sangat dianjurkan untuk mencegah dehidrasi dan kelelahan.

Selain itu, PPIH perlu memastikan ketersediaan fasilitas pendukung kesehatan yang memadai di Armuzna, termasuk posko kesehatan, ambulans, dan tenaga medis yang cukup. Sistem komunikasi yang efektif juga perlu diimplementasikan untuk memastikan respons cepat terhadap situasi darurat medis.

Baca Juga :  Aturan Masa Kerja PPPK: Bukan 5 atau 1 Tahun, Melainkan... Ini Rinciannya

Dukungan Pemerintah dan PPIH

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kelancaran dan keamanan ibadah haji. Dukungan penuh terhadap PPIH, baik dalam hal sumber daya manusia maupun logistik, menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji yang aman dan nyaman.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji juga menjadi hal yang penting untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan jamaah. Kerja sama yang baik antara pemerintah, PPIH, dan berbagai pihak terkait sangat diperlukan untuk mewujudkan ibadah haji yang khusyuk dan berkesan bagi seluruh jamaah Indonesia.

Semoga seluruh jamaah haji Indonesia dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dengan membawa keberkahan.

Dapatkan Berita Terupdate dari MerahMaron di:

PASANG IKLAN ANDA DISINI
PASANG IKLAN ANDA DISINI