Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) memberikan tanggapan terkait demonstrasi pengemudi online di Indonesia. Mereka menekankan pentingnya sektor ini bagi kehidupan masyarakat modern dan dampak ekonomi yang signifikan jika kepentingan mitra pengemudi diabaikan.
Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha, menyatakan bahwa solusi atas keresahan mitra pengemudi harus didasarkan pada realitas ekonomi, bukan hanya wacana politik. Ketidakadilan terhadap mitra pengemudi akan berdampak buruk pada perekonomian nasional. Sektor ini telah terbukti menjadi penyangga ekonomi, terutama saat krisis.
Dampak Kebijakan yang Tidak Berpihak pada Mitra Pengemudi
Agung Yudha mencontohkan wacana penyeragaman komisi 10 persen sebagai kebijakan yang berpotensi merugikan mitra pengemudi. Ia menjelaskan bahwa industri ini dinamis dan kebijakan yang kaku akan membatasi pertumbuhan dan inovasi.
Penerapan komisi 10 persen secara seragam, menurutnya, akan memaksa platform untuk mengubah model bisnis secara drastis, berdampak kompleks dan sistemik pada stabilitas ekonomi. Kebijakan ini terlalu menyederhanakan permasalahan yang sebenarnya rumit dan berdampak luas.
Penyesuaian tarif, harus adil, realistis, dan berbasis data, bukan tekanan. Tarif yang terlalu tinggi dapat menurunkan minat konsumen, sementara tarif yang terlalu rendah akan mengancam kesejahteraan mitra pengemudi. Penting untuk mencapai keseimbangan yang menguntungkan semua pihak.
Regulasi Tarif Pengantaran: Perbedaan ODS dan Logistik Konvensional
Agung Yudha juga menyoroti pentingnya perbedaan regulasi antara pengantaran makanan dan barang (On-Demand Services/ODS) dengan logistik konvensional. Cara kerja, kecepatan, dan fungsi pengiriman sangat berbeda, sehingga penerapan tarif yang seragam akan kontraproduktif.
Menyeragamkan tarif akan membatasi inovasi dan berpotensi membunuh industri secara perlahan. Penting untuk mempertimbangkan karakteristik unik masing-masing sektor dalam merumuskan regulasi yang tepat.
Wacana Penggajian Tetap dan Dampaknya
Wacana menjadikan mitra pengemudi dan kurir sebagai pegawai tetap telah muncul di berbagai negara. Namun, Modantara mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak serta merta cocok diterapkan di Indonesia tanpa kajian mendalam.
Sebelum menerapkan kebijakan tersebut, penting untuk melakukan analisis dampaknya secara menyeluruh (regulatory impact assessment). Penerapan kebijakan ini secara langsung di Indonesia berpotensi menyebabkan penurunan jumlah mitra, kenaikan harga layanan, dan hambatan pertumbuhan UMKM.
Analisis Data dan Potensi Kerugian Ekonomi
Data dari Svara Institute tahun 2023 menunjukkan potensi hilangnya lebih dari 1,4 juta lapangan kerja jika kebijakan tersebut diterapkan. PDB Indonesia juga berisiko turun hingga 57,5 persen. Angka-angka ini menunjukkan betapa pentingnya pertimbangan matang sebelum mengambil keputusan.
Kesimpulannya, Modantara menekankan pentingnya pendekatan yang berimbang dan berbasis data dalam merumuskan kebijakan di sektor mobilitas dan pengantaran digital. Kebijakan yang tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang dapat berakibat fatal bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, perlu dipertimbangkan faktor-faktor lain seperti tingkat persaingan antar platform, perkembangan teknologi, dan perubahan perilaku konsumen dalam merumuskan regulasi yang efektif dan berkelanjutan.
