Kasus keracunan makanan yang menimpa ratusan pelajar di Bogor akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menyoroti lemahnya sistem pengawasan dan keamanan pangan dalam program tersebut. Peristiwa ini bukan yang pertama, dan menimbulkan kekhawatiran akan berulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, menyatakan bahwa BGN telah melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan untuk mengetahui penyebab keracunan. Hasil uji lab menunjukkan adanya kemungkinan kesalahan dalam pengolahan atau penggunaan bahan makanan yang tidak layak konsumsi.
BGN memastikan bertanggung jawab atas penanganan medis dan pembiayaan pengobatan para korban keracunan. Kerjasama dengan Puskesmas akan menjamin seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh BGN. Selain itu, BGN berencana memberikan pelatihan tambahan kepada petugas penjamah makanan untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Tanggapan DPR dan Solusi yang Diusulkan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Ia menilai tingginya frekuensi kasus keracunan, meskipun persentasenya kecil, menunjukkan kelemahan sistem yang perlu segera diperbaiki.
Charles menekankan pentingnya penelusuran menyeluruh terhadap setiap kasus keracunan yang terjadi, beserta pemberian sanksi tegas kepada penyedia makanan yang terbukti lalai. Bahkan, ia menyarankan penghentian layanan bagi penyedia makanan yang terbukti berulang kali melakukan pelanggaran.
Charles menolak wacana pemberian asuransi kepada penerima manfaat MBG. Ia berpendapat bahwa wacana tersebut tidak tepat dan malah menunjukkan tingginya risiko program MBG terhadap keselamatan peserta. Ia lebih menekankan pada pentingnya koordinasi yang lebih baik antara BGN dan BPJS Kesehatan untuk memastikan perlindungan maksimal bagi penerima manfaat.
Perbaikan Sistem yang Diperlukan
Untuk mencegah terulangnya kasus keracunan, beberapa perbaikan sistem perlu dilakukan secara menyeluruh. Pertama, perlu dilakukan peningkatan pengawasan dan kontrol kualitas bahan makanan yang digunakan dalam program MBG. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama yang lebih erat dengan pemasok bahan makanan dan penerapan standar kualitas yang ketat.
Kedua, pelatihan yang komprehensif bagi petugas penjamah makanan sangat penting. Pelatihan ini harus mencakup aspek kebersihan, penanganan bahan makanan, dan prosedur pengolahan makanan yang aman. Sertifikasi bagi petugas penjamah makanan juga dapat dipertimbangkan.
Ketiga, perlu peningkatan sistem pelaporan dan penyelidikan kasus keracunan. Sistem ini harus memastikan bahwa setiap kasus keracunan diselidiki secara menyeluruh dan tuntas, serta tindakan korektif diambil dengan cepat dan tepat.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program MBG juga sangat penting. Informasi mengenai sumber bahan makanan, prosedur pengolahan, dan hasil pengawasan kualitas harus dipublikasikan secara terbuka. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam program MBG.
Kesimpulannya, kasus keracunan makanan dalam program MBG menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem yang komprehensif. Kerjasama yang kuat antara BGN, DPR, dan instansi terkait lainnya sangat diperlukan untuk memastikan program MBG berjalan efektif dan aman bagi para penerimanya.
