Indonesia: Pemisahan atau Pembagian Kekuasaan, Sistem Pemerintahan Mana yang Sesungguhnya?

Pemisahan kekuasaan (separation of powers) dan pembagian kekuasaan (distribution of powers) merupakan dua konsep kunci dalam ilmu ketatanegaraan yang seringkali membingungkan. Meskipun keduanya berkaitan dengan pengaturan kekuasaan negara, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan dan implementasinya.

Konsep pemisahan kekuasaan, yang dipopulerkan oleh Montesquieu, menekankan pemisahan yang tegas dan independen antara tiga cabang kekuasaan: legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan yudikatif (mengadili dan menafsirkan undang-undang). Tiap cabang beroperasi secara terpisah, tanpa campur tangan atau pengaruh signifikan dari cabang lainnya. Idealnya, personel di masing-masing cabang juga berbeda untuk mencegah penumpukan kekuasaan.

Sebaliknya, konsep pembagian kekuasaan mengakui pembagian fungsi negara ke dalam tiga cabang tersebut, tetapi tidak menekankan pemisahan yang absolut. Interaksi dan kerja sama antar cabang diperbolehkan, bahkan dianjurkan, asalkan terdapat mekanisme *checks and balances* yang kuat untuk mencegah dominasi satu cabang atas cabang lainnya. Sistem ini lebih fleksibel dan mengakui perlunya kolaborasi dalam menjalankan pemerintahan yang efektif.

Perbedaan Kunci:

Berikut ringkasan perbedaan kunci antara pemisahan dan pembagian kekuasaan:

Pemisahan Kekuasaan:

Pemisahan ketat antar cabang kekuasaan.

Minim interaksi dan kerja sama antar cabang.

Fokus pada independensi dan pencegahan penumpukan kekuasaan.

Potensi inefisiensi dan kekakuan dalam pengambilan keputusan.

Pembagian Kekuasaan:

Pembagian fungsi dengan interaksi dan kerja sama antar cabang.

Mekanisme *checks and balances* untuk mencegah dominasi satu cabang.

Fokus pada keseimbangan dan efisiensi dalam pemerintahan.

Potensi konflik antar cabang jika mekanisme pengawasan lemah.

Penerapan di Indonesia:

Sistem ketatanegaraan Indonesia lebih mencerminkan konsep pembagian kekuasaan daripada pemisahan kekuasaan. Meskipun terdapat pembagian fungsi antara Presiden (eksekutif), DPR/DPD (legislatif), dan Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi (yudikatif), hubungan antar lembaga negara bersifat dinamis dan saling berkaitan.

Contohnya, DPR memiliki wewenang untuk menyetujui anggaran negara yang diajukan pemerintah, sekaligus memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Mahkamah Konstitusi dapat menguji undang-undang yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintah, memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi. Presiden dapat mengeluarkan Perppu, namun tetap membutuhkan persetujuan DPR untuk menjadikannya undang-undang tetap.

Mekanisme *checks and balances* ini terlihat pada proses pembuatan undang-undang, pengawasan anggaran, dan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang, sekaligus memastikan efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

Namun, implementasi pembagian kekuasaan di Indonesia juga menghadapi tantangan. Potensi konflik antar lembaga negara tetap ada, dan keseimbangan kekuasaan terkadang terganggu oleh faktor politik dan kepentingan lainnya. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk memastikan berjalannya sistem pembagian kekuasaan secara efektif dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

Kesimpulannya, Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan yang menekankan keseimbangan dan *checks and balances* antar lembaga negara. Meskipun terdapat interaksi dan kerja sama antar cabang, sistem ini masih memerlukan peningkatan untuk menjamin berjalannya pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan transparan.