PT Pupuk Indonesia (Persero) gencar melakukan efisiensi penyaluran pupuk subsidi. Hal ini dilakukan melalui berbagai program, salah satunya sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan program Tebus Bersama Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Madiun, Jawa Timur.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan ketepatan penyaluran dan percepatan penyerapan pupuk subsidi oleh petani. Program Tebus Bersama dirancang untuk mempercepat penyerapan, memudahkan penebusan, dan memastikan harga jual sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi).
Senior Manager Regional 3A Pupuk Indonesia, Saroyo Utomo, menekankan komitmen perusahaan untuk menciptakan sistem penyaluran pupuk yang transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sosialisasi ini juga menjadi langkah konkret dalam menyambut implementasi Perpres Nomor 6 Tahun 2025.
Program Tebus Bersama dan Implementasi Perpres Nomor 6 Tahun 2025
Program Tebus Bersama merupakan strategi nasional untuk memastikan pupuk subsidi tepat sasaran dan efisien. Sistem ini dirancang untuk mengatasi berbagai kendala dalam penyaluran pupuk sebelumnya, seperti penyaluran yang tidak merata dan harga jual yang tidak sesuai HET.
Perpres Nomor 6 Tahun 2025 diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum dan regulasi terkait penyaluran pupuk subsidi. Peraturan ini memuat berbagai ketentuan yang lebih detail dan komprehensif untuk meminimalisir potensi penyimpangan dan penyalahgunaan.
Dengan terlaksananya program ini, diharapkan akan terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas penyaluran pupuk subsidi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Implementasi Perpres ini juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pupuk subsidi.
Sosialisasi di Kabupaten Madiun dan Uji Coba Aplikasi i-Pubers
Sosialisasi di Kabupaten Madiun melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Wakil Bupati Madiun, Direktur Pupuk Kementerian Pertanian, perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Madiun, dan Satgas Pangan Polri. Kegiatannya dilakukan secara interaktif dan edukatif.
Salah satu sorotan utama adalah demonstrasi sistem digital i-Pubers dan uji coba fitur pemesanan pupuk langsung dari kios pengecer ke produsen/distributor. Fitur ini bertujuan memperkuat rantai distribusi, mempersingkat pengiriman, dan meningkatkan akuntabilitas.
Kabupaten Madiun dipilih sebagai pilot project karena tingkat penebusan pupuk subsidi yang tinggi (56% dari alokasi 2025). Uji coba serupa akan dilakukan di empat daerah lain: Lampung Tengah, Grobogan, Gunung Kidul, dan Sidenreng Rappang.
Pentingnya Pendaftaran e-RDKK dan Stok Pupuk
Direktur Pupuk Kementerian Pertanian, Jekvy Hendra, mendorong petani untuk segera menebus pupuk subsidi dan mengingatkan pentingnya terdaftar dalam sistem e-RDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Hal ini memastikan petani mendapatkan kuota sesuai aturan.
Penyaluran pupuk subsidi di Jawa Timur hingga 7 Mei 2025 telah mencapai 590.351 ton (31% dari alokasi tahunan), melampaui rata-rata nasional (26%). Stok pupuk di Jawa Timur juga aman, mencapai 215.978 ton (301% dari ketentuan minimum) hingga 8 Mei 2025.
Data stok pupuk yang memadai ini menunjukan kesiapan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pupuk petani, terutama menjelang musim tanam. Ketepatan penyaluran pupuk juga akan berpengaruh pada stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran.
Kesimpulan
Upaya efisiensi penyaluran pupuk subsidi oleh PT Pupuk Indonesia merupakan langkah penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Program Tebus Bersama dan implementasi Perpres Nomor 6 Tahun 2025, dibarengi dengan pemanfaatan teknologi seperti aplikasi i-Pubers, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi penyaluran pupuk, serta memastikan pupuk subsidi tepat sasaran dan mencapai petani.
Keberhasilan program ini akan berdampak positif pada peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani Indonesia. Pemantauan dan evaluasi secara berkala sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program dan penyesuaian strategi jika diperlukan.
