Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melakukan pelantikan sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Senin, 28 April 2025. Pelantikan ini menandai langkah strategis pemerintah dalam upaya peningkatan produksi migas dan penataan sektor energi.
Salah satu pelantikan yang menarik perhatian adalah Ibnu Suhendra sebagai Badan Pengawas Internal SKK Migas. Latar belakang Ibnu sebagai perwira tinggi Polri, khususnya pengalamannya di BNPT, menjadi sorotan. Pengalamannya dalam penindakan dan pembinaan kemampuan, termasuk dalam menangani terorisme, dinilai relevan untuk memberantas praktik ilegal di sektor migas.
Pentingnya Figur Ibnu Suhendra dalam Pengawasan SKK Migas
Bahlil Lahadalia secara khusus menjelaskan pentingnya menunjuk Ibnu Suhendra. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat untuk mengoptimalkan program peningkatan lifting migas guna mencapai swasembada energi. Praktik ilegal drilling menjadi fokus utama pengawasan, mengingat dampak negatifnya terhadap perekonomian dan lingkungan.
Dengan pengalaman Ibnu dalam menangani kasus-kasus yang kompleks dan membutuhkan tindakan tegas, diharapkan pengawasan terhadap praktik ilegal drilling dapat lebih efektif. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas di sektor migas.
Strategi Pemerintah dalam Optimalisasi Produksi Migas
Selain pelantikan Ibnu, pemerintah juga tengah fokus pada perbaikan regulasi. Tujuannya adalah untuk melegalkan sumur-sumur migas yang dikelola masyarakat. Dengan demikian, produksi migas dari sumur-sumur tersebut dapat diakui dan dibeli Pertamina dengan harga yang layak.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produksi migas nasional secara signifikan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sumur migas yang telah dilegalkan.
Profil Ibnu Suhendra dan Pejabat Lainnya yang Dilantik
Ibnu Suhendra, kelahiran 31 Maret 1971, merupakan lulusan Akpol 1993 dengan pengalaman panjang di bidang Reserse. Sebelum menjabat sebagai Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, ia menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Intelijen Densus 88 AT Polri. Jabatan terakhirnya sebagai jenderal bintang dua menunjukkan kapabilitas dan kredibilitasnya.
Selain Ibnu, pelantikan juga meliputi Sunindyo Suryo Herdadi sebagai Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, serta Upik Jamil sebagai Sekretaris di Inspektorat Jenderal. Kedua pejabat ini diharapkan dapat memperkuat kinerja Kementerian ESDM dalam berbagai aspek.
Dampak Pelantikan Terhadap Sektor Migas Indonesia
Pelantikan pejabat-pejabat baru ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sektor migas Indonesia. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan perbaikan regulasi, diharapkan produksi migas dapat meningkat, praktik ilegal dapat ditekan, dan transparansi dalam pengelolaan sektor migas dapat terwujud.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sektor migas yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Keberhasilan upaya ini akan sangat bergantung pada kerja keras dan sinergi dari seluruh pihak yang terlibat.
