Peran perempuan dalam pembangunan nasional kembali menjadi sorotan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-XXI Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) tahun 2025. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menekankan pentingnya kontribusi perempuan, terutama dalam semangat peringatan Hari Kartini.
Rakernas PWKI 2025 menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjuangan perempuan Indonesia dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk melanjutkan perjuangan tersebut. Arifah menyatakan bahwa rapat kerja ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian dan merencanakan strategi baru dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Tiga Pilar Program Prioritas Kementerian PPPA
Kementerian PPPA memiliki tiga program prioritas untuk memperkuat peran perempuan: Ruang Bersama Indonesia (RBI), perluasan Call Center SAPA 129, dan Satu Data perempuan dan anak berbasis desa. RBI bertujuan untuk menciptakan ruang aman dan inklusif bagi perempuan dan anak di tingkat komunitas.
Call Center SAPA 129 memberikan akses mudah bagi korban kekerasan untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan. Sementara itu, Satu Data perempuan dan anak berbasis desa akan memberikan gambaran yang lebih akurat dan komprehensif tentang kondisi perempuan dan anak di Indonesia, sehingga kebijakan yang tepat sasaran dapat dirancang.
Kementerian PPPA mengajak PWKI untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan RBI di tingkat desa/kelurahan. Kerjasama ini diharapkan dapat memperluas jangkauan program dan meningkatkan efektivitas dalam melindungi perempuan dan anak.
Tantangan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menyoroti tantangan besar dalam melindungi PMI perempuan. Dari 4,3 juta PMI, 80 persennya adalah perempuan yang rentan terhadap kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Ini menjadi pekerjaan rumah besar yang membutuhkan pengawasan ketat mulai dari proses keberangkatan, penempatan kerja, hingga kepulangan PMI. Perlindungan ini juga harus mencakup aspek kesejahteraan anak-anak yang ditinggalkan di tanah air, meliputi pola asuh, ekonomi keluarga, dan hubungan jarak jauh.
Pemerintah berkomitmen untuk melindungi PMI yang berangkat secara resmi. Namun, perlu upaya bersama untuk mengatasi masalah PMI ilegal yang lebih rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan.
Komitmen PWKI dalam Pemberdayaan Perempuan
Ketua Umum PWKI, Pdt. Deety B. T. Liow Mambo, mengungkapkan bahwa Rakernas kali ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Peserta berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dari Sumatera hingga Papua.
PWKI berkomitmen untuk aktif berperan dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai pihak terkait.
Kerjasama ini mencakup pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan perlindungan pekerja migran. PWKI percaya bahwa kerjasama antar lembaga dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mewujudkan kesetaraan dan kesejahteraan bagi seluruh perempuan dan anak di Indonesia.
Rekomendasi Rakernas PWKI 2025
Diharapkan Rakernas PWKI 2025 menghasilkan rekomendasi nyata di tingkat akar rumput untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Rekomendasi ini akan menjadi landasan bagi program-program yang lebih efektif dalam mencapai tujuan Indonesia Emas 2045.
Beberapa rekomendasi yang mungkin dihasilkan antara lain: peningkatan akses pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi, penguatan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender.
Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan masyarakat sipil, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan setara bagi perempuan dan anak, sehingga mereka dapat berkontribusi sepenuhnya dalam pembangunan nasional.
