Wakil Menteri Sosial (Wamenso), Agus Jabo Priyono, menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian dalam upaya memberantas kemiskinan ekstrem di Indonesia. Salah satu fokus utama adalah penyediaan perumahan yang tepat sasaran bagi masyarakat miskin. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Satu Data Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP).
Kemensos, yang memiliki mandat utama dalam penghapusan kemiskinan ekstrem, sejatinya bukan kementerian teknis pembangunan perumahan. Namun, karena tingginya permintaan masyarakat, Kemensos turut aktif dalam program renovasi rumah dan peningkatan sanitasi. Program Rumah Layak Huni yang telah berjalan beberapa tahun terakhir, meski memiliki kuota terbatas (1.500 unit pada tahun 2025), menunjukkan komitmen Kemensos dalam mengatasi masalah perumahan bagi masyarakat kurang mampu.
Peran Kemensos dalam Pembangunan Perumahan
Kemensos memprioritaskan pembangunan dan revitalisasi rumah di kawasan kumuh. Banyak warga miskin masih tinggal di rumah tidak layak huni, kondisi ini membutuhkan perhatian serius dan penanganan yang terintegrasi. Selain itu, peningkatan sanitasi di daerah miskin juga menjadi fokus utama. Salah satu contoh program inovatif adalah pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera di Indramayu.
Program Kampung Nelayan Sejahtera di Indramayu merupakan kolaborasi Kemensos dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Baznas, dan instansi terkait. Program ini bertujuan membangun rumah-rumah layak huni bagi nelayan yang sering terdampak banjir rob. Dengan progres pembangunan mencapai 95% dan 93 unit rumah yang dibangun di Desa Eretan Kulon, program ini menelan biaya sekitar Rp9,3 miliar dan ditargetkan selesai pada 1 Juni 2025.
Tantangan dan Solusi
Agus Jabo menyoroti pentingnya sinergi dengan KemenPKP dalam pembangunan rumah tidak layak huni, khususnya bagi nelayan di sepanjang garis pantai yang rawan bencana. Ia menekankan perlunya pembagian peran yang jelas antar kementerian agar program pembangunan perumahan dapat berjalan efektif dan efisien. Saat ini, Kemensos seringkali menjadi ‘tujuan akhir’ berbagai permintaan terkait perumahan karena masyarakat langsung mengasosiasikan Kemensos dengan urusan kemiskinan.
Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi yang lebih terstruktur antar kementerian sangat dibutuhkan untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat miskin.
Sinergi Antar Kementerian: Kunci Sukses Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Rapat koordinasi tersebut dianggap sebagai langkah penting dalam menyatukan program-program antar kementerian. Harapannya, penyediaan rumah layak huni menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pengentasan kemiskinan ekstrem, sesuai arahan Presiden. Dengan kolaborasi yang kuat, program-program pembangunan perumahan dapat dirancang lebih komprehensif dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin.
Ke depan, perlu adanya kajian mendalam mengenai kebutuhan perumahan bagi masyarakat miskin di berbagai daerah, mempertimbangkan faktor geografis, kondisi sosial ekonomi, dan jenis pekerjaan. Data yang akurat dan terintegrasi sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan akan meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program.
Dengan mengoptimalkan sinergi antar kementerian dan melibatkan masyarakat, cita-cita mewujudkan Indonesia bebas dari kemiskinan ekstrem, khususnya melalui akses terhadap perumahan layak huni, dapat terwujud lebih cepat.
