25 September di Gorontalo

Barikade Polisi menghalau massa aksi di halaman gedung DPRD Provinsi Gorontalo (25/9/2019). Foto oleh Muamar Afdillah.

“Assalamualaikum,”

“walaikum salam,”

“assalamualaikum,”

“walaikum salam,”

“UNG datang, bawa pasukan,” suara sorakan diserukan sambil bersahutan, terdengar hampir seperti nyanyian. Seruan ini dipandu oleh beberapa pria memakai pakaian dinas lapangan (PDL) di atas sebuah mobil pick up yang memuat sound system.

Massa aksi yang saat itu berdatangan dengan kendaraan beroda dua, memarkirkan motor, berdiri mengelilingi sumber suara dan bersorak ketika pemegang kendali meneriakkan seruan, “hidup mahasiswa.”

Tak lama berselang, sebuah mobil dengan sound system dan massa yang hampir sama banyaknya datang dari arah kiri, “selamat datang BEM Ichsan,”sambut orator.

Kedua simpul massa ini bergabung lalu berjalan maju untuk singgah sebentar di Bundaran Saronde. Kemudian dilanjutkan dengan longmars sejauh 5,5 km menuju Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Gorontalo yang terletak di Puncak Botu, Dumbo Raya, Kota Gorontalo

Sebelumnya, pada pukul 08.00 Wita lebih, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG), organisasi eksternal seperti HMI, LMND, GMNI, dan organisasi-organisasi kedaerahan, berkumpul di gerbang depan UNG.

Jas hijau milik mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo juga terlihat di tengah-tengah masa aksi.  Para massa aksi ini menamakan aliansi mereka sebagai Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Gorontalo.

UNG sendiri, merencanakan aksi akan dilakukan pada Kamis (26/9), namun kabar bahwa Presiden Jokowi telah menunda pengesahan untuk merevisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menghasilkan kesepakatan turun aksi pada hari Rabu (25/9). 

Pada pengecekan terakhir, tercatat 24 organisasi yang akan bersama-sama ikut dalam aliansi dan membawa tujuh tuntutan penting, di antaranya mencabut Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK), dengan menerbitkan Perppu yang mencabut Undang-Undang KPK yang baru saja disetujui oleh DPR tersebut. Hingga menghapus pasal-pasal dalam RKUHP yang membatasi kebebasan untuk mengkritik presiden.

“Sebenarnya ada delapan, satu tuntutan tentang [pengesahan] RUU-PKS, tapi itu tidak disepakati karena ada beberapa ormawa tidak sependapat. Makanya tidak dituangkan dalam tuntutan,” ucap Aldi selaku Sekertaris Jenderal lapangan Universitas Negeri Gorontalo ketika diwawancarai di pelataran Fakultas Teknik, Jumat (28/9).

Aldi juga mengaku sebelum melakukan rapat pengecekan terakhir, mereka sempat dihubungi via telepon oleh seorang Intel dari kepolisian dan menanyakan mengenai aksi yang akan mereka buat.

“Ketika ditanya aksi apa ini? aksi chaos kah? Kami sampaikan bahwa ini adalah aksi yang punya tuntutan.”

Malam sebelum akan melakukan aksi, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Gorontalo telah menyebarkan imbauan via WhatsApp kepada organisasi internal maupun eksternal untuk mengikuti aksi yang akan dilaksanakan Rabu (25/9). Pesan ini menjelaskan mengenai perlengkapan yang akan digunakan oleh organisasi berupa bendera dan identitas organisasi lain yang diperlukan. Pesan via WhatsApp ini juga memberikan catatan untuk melakukan aksi secara damai.

Tiba di DPRD

Setelah longmars yang cukup jauh, massa aksi tiba di depan gedung DPRD Provinsi Gorontalo pada pukul 12.31 WITA. Beberapa massa aksi terlihat kelelahan dan duduk berkelompok di trotoar jalan. Setelah mobil yang memuat sound system datang, massa aksi dikumpulkan dan diberikan arahan.

Pagar depan DPR Provinsi Gorontalo terlihat telah dipagari dengan kawat besi berduri dan dijaga oleh aparat kepolisian, lengkap dengan baju pelindung, pentungan dan tameng. Tidak ada data jelas berapa aparat kepolisian yang turun langsung untuk menjaga gedung DPRD Provinsi Gorontalo, namun ketika ditanyai, Brimob Polri menurunkan 120 aparat untuk ikut menjaga gerbang DPRD Provinsi Gorontalo. Penjagaan ini telah dimulai pagi sebelum pukul 08.00 Wita.

Pada pukul 13.45, nampak pasukan penjaga diperketat dengan menambahkan aparat kepolisian dengan tameng antipeluru. Penambahan aparat ini dipicu gerakan aksi massa yang hampir merobohkan pagar. Massa semakin mendesak masuk ketika melihat negosiasi antara para perwakilan organisasi berjalan alot dan lama.

Setelah perdebatan mengenai berapa jumlah perwakilan yang bisa masuk ke ruangan untuk mendiskusikan tuntutan, akhirnya pada 13.54 Wita, pihak kepolisian dan DPRD Provinsi Gorontalo memberikan keputusan agar perwakilan yang masuk terdiri dari setiap organisasi dalam aliansi.

Pada pukul 14.00, para perwakilan organisasi memasuki salah satu ruangan di Kantor DPRD, diikuti oleh para awak media dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

30 menit kemudian, tuntutan para massa aksi diterima. Sebagai bukti kesepakatan, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Gorontalo menandatangani naskah tuntutan tersebut. Keenam anggota fraksi yang hadir juga ikut menandatangani naskah tuntutan.

Fraksi-fraksi yang sempat hadir adalah Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nasional Demokrasi (Nasdem), Demokrat, Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

“Hasil ini bukan hanya sampai di sini. Tapi kita telah sepakat akan diselesaikan dan ditindaklanjuti dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” ucap Paris Jusuf, Ketua Sementara DPRD Povinsi Gorontalo, setelah membacakan tuntutan yang telah disetujui di depan massa aksi.

Mengingat wilayah Ibu Kota sedang mengalami kekacauan, massa aksi memberikan dispensasi kepada anggota DPRD Provinsi Gorontalo selama tujuh hari untuk mengirimkan tuntutan ke DPR pusat.

Selaku Sekertaris Jenderal lapangan yang menangani massa aksi UNG, Aldi mengaku dirinya dan teman-teman akan mengawal dan melakukan pengecekan kepada pihak DPR mengenai tuntutan yang telah disepakati, “kalau ini tidak ditindaklanjuti, berarti ketua DPR telah mengkhianati aksi 25 September ini.”

 Tujuh tuntutan yang mereka layangkan:

  1. Mencabut Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan menerbitkan Perppu yang mencabut Undang-Undang KPK dan disetujui oleh DPR;
  2. Mencabut revisi Undang-Undang Pemasyarakatan yang memberikan kenikmatan untuk para koruptor;
  3. Membatalkan pengangkatan seluruh capim komisi pemberantas korupsi terpilih;
  4. Menunda pengesahan dan mengeluarkan seluruh ketentuan mengenai korupsi dan RUU KUHP;
  5. Mencabut draf RKUHP dan melakukan kajian dan partisipasi public kembali dalam penyusunan dalam secara komperhensif sebelum melakukan pembahasan di dewan perwakilan rakyat;
  6. Mencabut pasal-pasal karet dalam undang-undang ITE maupun peraturan undang-undang lainnya;
  7. Menghapuskan pasal-pasal pada UU yang mengatakan bahwa tidak memberikan kebebasan untuk mengkritik presiden.

Aksi Lain

Seorang mahasiswa Universitas Gorontalo berusaha mengamankan temannya saat rusuh (25/9/2019). Foto oleh Muamar Afdillah.

Pada hari yang sama di waktu yang berbeda, simpul massa yang berasal dari wilayah Kabupaten Gorontalo, yakni Universitas Gorontalo dan Universitas Muhammadiyah Gorontalo, juga akan melakukan aksi di Bundaran Saronde. Mereka menamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa Kabupaten Gorontalo.

Mereka berencana untuk bergabung dengan massa aksi dari Kota Gorontalo, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Gorontalo. Namun, karena tidak terjalin komunikasi yang baik, keduanya tidak bertemu. Massa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Gorontalo telah kembali ke kampus masing-masing.

Aksi tetap dilakukan dengan jumlah massa yang diklaim lima ratusan orang. Kepulan asap hitam dari ban yang dibakar, membumbung di sekeliling massa aksi. Mereka membentuk lingkaran dengan tangan saling dikaitkan, bermaksud menghalau aparat kepolisian yang ingin memadamkan api. Aksi ini dimulai sekira pada pukul 03.00 Wita.

“Bentuk lingkaran, bentuk lingkaran,” teriak mereka bersahut-sahutan. Aparat kepolisian terus mencoba menerobos, lengkap dengan memakai chemical gas mask (masker antigas) dan membawa tabung pemadam api.

Massa aksi sontak merekatkan kaitan tangan, mencoba memperkokoh bentuk lingkaran. Teriakan dan aksi dorong-dorongan antara aparat dan massa aksi tidak dapat terelakkan.

Saat aksi dorong-dorongan dan bakupukul antara massa aksi dan pihak kepolisian, empat orang ditangkap karena diduga sebagai provokator. Selain empat orang massa aksi yang ditangkap, seorang sopir mobil pengangkut sound system juga ikut diseret.

Di antara beberapa massa aksi yang terkena pukulan, Jefri Polinggapu salah satunya. Dia adalah mahasiswa Universitas Gorontalo.

Ketika massa aksi sedang kacau dan terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian, Jefri naik ke atas sound system, dia bermaksud memberikan imbauan kepada massa aksi agar tidak terbawa emosi. Karena dianggap memprovokasi massa aksi, Jufri yang sedang memegang mic, justru ditarik dan dipukuli oleh polisi. 

Jefri mengaku mendapatkan dua kali pukulan pada bagian dada dan dua pukulan pada bagian perut kiri, “banyak yang memukul, tapi yang paling terasa adalah bagian dada dan bagian perut. Bagian dada masih terasa sakit ketika saya bernafas.”

Tindakan represif aparat kepolisian itu dilakukan dengan dalih, bahwa pembakaran ban sebagai tindakan merusak fasilitas umum, yakni jalan raya dan akan memicu kebakaran di SPBU yang berjarak sekira 50 meter.

“Misalnya anggota kami yang melakukan itu [pemukulan], kami mohon maaf. Tapi ingatlah, semata-mata kami hanya ingin menjaga apa yang rakyat percayakan kepada kami untuk kami jaga,” ucap Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Robin Lumban Raja.

Mendengar hal ini,  Jufri merasa heran dengan tindak represi yang dilakukan pihak kepolisian, “tapi sebelumnya bakar ban ini telah berlanjut sekitar 20 menit tapi tidak ada tindakan dari pihak aparat. Nanti ketika api telah besar, barulah mereka ingin memadamkan api.”

Kericuhan yang terjadi menjadi penutup aksi mereka. Mereka pun disuruh pulang dengan paksa.  Dengan rapih mereka membuat barisan untuk pulang. Sambil berjalan pulang, mereka dicerca oleh sejumlah orang yang tak memakai seragam, “kalian orang kabupaten bikin rusuh di kota”. Namun, sebelum pulang, mereka meminta teman-teman yang ditangkap untuk dilepaskan. Aparat kepolisian mengiyakan, lalu mereka pulang.

Reporter: Ummul Uffia Turrahmah, Muamar Afdillah

Penulis: Ummul Uffia Turrahmah

Editor: Defri Sofyan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.